Korelasi konsep
pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan realitas Pendidikan di
Indonesia
Sayangnya paradigma berkebalikanlah yang sering kita
dengar terucap dari para penguasa pendidikan kita saat ini.Semangat
resentralisasi dan standarisasi pendidikan kental terasa. Alih-alih self-directed
learning, justru forced learning yang menjadi penggerak
proses pendidikan.
Anak-anak dianggap sebagai pegas yang harus sering
ditarik-ulur agar lentur. Pesan agar kita tak permisif memanjakan anak
disuarakan terus-menerus untuk melegitimasi Ujian Nasional sebagai “alat
rekayasa sosial untuk memaksa anak belajar” serta “penjaga keutuhan bangsa”.
Alih-alih memberikan kepercayaan penuh pada guru dan
memampukan mereka memegang kendali atas proses pembelajaran, justru pemerintah
meluncurkan kurikulum nasional baru dengan promo, “Guru-guru tinggal
melaksanakan saja.”
Workshop-workshop, sosialisasi-sosialisasi,
penggantian Kurikulum ataupun konsep-konsep lainnya tidak akan berguna apabila
tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan
bersama baik itu siswa, wali siswa, lingkungan tempat tinggal siswa, pemda,
guru-guru muda maupun guru-guru senior.
Sesungguhnya akan lebih bermanfaat bila Kemdikbud juga
memaparkan paradigma mendasar serta cetak biru pendidikan nasional. Paling
tidak seharusnya kita bisa mendengar mengapa para penguasa pendidikan kita
memilih rute saat ini, yang berkebalikan dari yang dipilih oleh Finlandia dan
juga Ki Hadjar Dewantara.
Setengah ironis saat kita diingatkan kembali tentang
prinsip-prinsip pendidikan yang telah disuarakan oleh Ki Hadjar Dewantara sejak
lama justru oleh para pendidik dari seberang dunia. Kegagalan dan kebebalan
kita untuk sadar setelah diingatkan akan menjadi pelengkap keironisan.
Finlandia memulai
reformasi pendidikannya di tahun 1970-an dengan memikirkan ulang paradigma
mendasar tentang persekolahan, konsepsi pengetahuan serta konsepsi
pembelajaran. Seharusnya kita bisa memulai dari titik yang sama. Bila tidak
oleh pemerintah saat ini, maka kita patut berharap pada pemerintah berikutnya.
Comments
Post a Comment